JANGAN LUPA TINGGALKAN KOMENTAR YA....
Beberapa peraturan yang berhubungan
dengan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Dasar Hukum Umum
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
- PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
- KepMen LH No. 12/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
- KepMen LH No. 13/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Susunan
Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL
- KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
- KepMen LH No. 15/MENLH/3/ 1994 tentang Pembentukan
Komisi AMDAL Terpadu
- KepMen LH No. 42/MENLH/1 1/ 1994 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Audit Lingkungan
- KepMen LH No. 54/MENLH/1 1/ 1995 tentang Pembentukan
Komisi AMDAL Terpadu/ Multisektor dan Regional
- KepMen LH No. 55/MENLH/1 1/ 1995 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Regional
- KepMen LH No. 57/MENLH/12/ 1995 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor
- KepMen LH No. 02/MENLH/1/ 1998 tentang Penetapan
Pedoman Baku Mutu Lingkungan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17
Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis
Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03
Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14
Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki
dokumen lingkungan hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Memillki
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air
- KepMen LH No. 30/MENLH/1 0/ 1999 tentang Panduan
Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
- KepMen LH No. 42/MENLH/1999 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Audit Lingkungan
- KepMen LH No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman
PenilaianDokumen AMDAL
- KepMen LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan
AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu
- KepMen LH No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan
AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
- KepMen LH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata
KerjaKomisi Penilai AMDAL
- KepMen LH No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan” Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
- KepMen LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan
Komisi Penilai Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- KepMen LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha
Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL
- KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
- KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Audit Lingkungan Hidup Yang diwajibkan
- KepMen LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
- Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA
- PP. No, 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Pengesahan Vienna Convention for The Ozone
- Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete
The Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of The
Parties London, 29-27 June 1990
- KepMen LH No. Kep-35/MenLH/10/ 1993 tentang Amabng
Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- UU No, 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations
Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB
Mengenai Perubahan Iklim).
- KepMen LH No. 13/MENLH/ 3/1995 tentang Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak Bergerak..
- KepMen LH No. Kep-15/MENLH/4/ 1996 tentang tentang
Program Langit Biru.
- KepMen LH No. Kep-16/MENnLH/4/ 1996 tentang Penetapan
Prioritas P{ropinsi Dati I Program Langit Biru.
- KepMen LH No. Kep-14/MENLH/11/ 1996 tentang Baku
Tingkat Kebisingan.
- KepMen LH No 49/MENLH/ 11/1996 Baku Tingkat Getaran.
- KepMen LH No 50/MENLH/ 11/1996 Baku Tingkat Kebauan..
- KepMen LH No 45/MENLH/ 11/1997 tentang Indeks Standar
Pencemar Udara.
- KepMen LH No. 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi
Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
- KepMen LH No. 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang
Diproduksi.
- Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-205/ BAPEDAL/07/1 996
tentang Pedoman Tehnik Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN
AIR
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
92/MENKES/PER/IV/2010 TentangPersyaratan Kualitas Air Minum
- PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air ,
Pengendalian Pencemaran AIr
- KepMen LH No. Kep-35/MenLH/7/ 1995 tentang Program Kali
Bersih (PROKASI H)
- KepMen LH No. Kep-35A/ MenLH /7/ 1995 tentang Program
Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran
di Lingkup Kegiatan PROKASIH (Proper Prokasih)
- KepMen LH No. 51/MenLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
- KepMen LH No. 52/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Hoteli
- KepMen LH No. 58/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu
LimbahCair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
- KepMen LH No. 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
- KepMen LH No. 09/MENLH/4/ 1997 tentang Perubahan KepMen
LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair BagiKegiatan Minyak dan
Gas Serta Panas Bumi
- KepMen LH No. 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kawasan Industri
- KepMen LH No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis
Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di
Perkebunan Kelapa Sawit
- KepMen LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan
Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air
- Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di
PerkebunanKelapa Sawit
- KepMen LH No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis
Kualitas” Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
- KepMen LH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan
Daya Tampung BebanPencemaran Air Pada Sum ber Air
- KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai
Syarat dan Tata Cara PerizinanSerta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah
ke Air atau Sumber Air
- KepMen LH No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik
- KepMen LH No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah
Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
- KepMen LH No. 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian
tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air
- KepMen LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan
Status Mutu Air
- KepMen LH No. 142 Tahun 2003 tentang Perubahan KepMen
LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara
Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber
Air
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air
DASAR NUKUM
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- UU No. 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sunber Daya Alamdan Lingkungan Hidup.
- Instruksi Mendagri No. 34/1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Daerah
- UU No. 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- UU No. 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Conservation on Biological Diversity (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa MengenaiKeanekaragan Hayati)
- Keputusan Presiden Nomor 1
Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Conservation on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna an Flora 1973.
- UU No. 21 Tahun 2004 tentang
Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati.
- PP No. 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- PP No. 85 Tahun 1999 tentang
Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun
- PP No. 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- Kep. Dirjen Batan No.
119/DJ/III/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk
- Kegiatan Nuklir di Bidang
Nuklir Non – Reaktor
- Kep. Dirjen Batan No.
294/DJ/IX/1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan
- Kep. Dirjen Batan No.
445/DJ/XII/ 1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Pembangunan
Pusat Listrik Tenaga Nuklir
- Keppres No. 61 Tahun 1993
tentang Pengesahan Basel Convention of The Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Dirjen Batan No.
294/DJ/IX/ 1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan
- KepMen LH No. 128 Tahun 2003
tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi
dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak
DASAR HUKUM
PENGENDALIAN PENCEMARAN/ KERUSAKAN LAUT
- PP. No, 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
- Keppres No. 103 Tahun 1963
tentang Lingkungan Maritim.
- Keppres No. 46 Tahun 1986
tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of
- Pollution from Ship 1973, and
The Protocol of 1978 Relating in The Filuship 1993.
- Keppres No. 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Keppres No. 65 Tahun 1990
tentang Pengesahan International for The Safety of Life at The Sea 1974.
- Keppres No. 55 Tahun 1993
tentang Tata Cara Pembebasan Lahan.
- KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/1996
tentang Program Pantai Lestari.
- KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/1996
tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pantai Lestari.
- KepMen LH No. 47/MENLH/ 11/1996
tentang Penetapan Prioritas Propinsi Dati I Program Pantai Lestari.
- KepMen LH No. 4/MENLH/11/2001
tentang Kerusakan Terumbu Karang.
- KepMen LH No. 51 Tahun 2004
tentang Baku Mutu Air Laut.
- KepMen LH No. 179 tentang Ralat
Atas KepMen LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
DASAR HUKUM
PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN
- KepMen LH No. 43/ MENLH/10/1996
tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambanagn
Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan..
- PP No. 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
- PP No. 4 Tahun 2003
tentangPengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang
Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lainnya.
DASAR HUKUM KELEMBAGAAN
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2010 Tentang Sertifikasi kompetensi
penyusun dokumen analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan persyaratan
lembaga pelatihan Kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai
dampak Lingkungan hidup
- Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2006 tentang
Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan
Lembaga Jasa Lingkungan
- Keputusan Presiden No. 10 Tahun
2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- PP No. 54 Tahun 2000 tentang
Lembaga Penyedian Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan
- KepMen LH No. 07/ MENLH/2001
tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah
- Keputusan Bersama Meneg LH dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 08 & 22 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup
dan Angka Kreditnya
- KepMen LH No. 56 Tahun 2002
tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat
Pengawas.
- KepMen LH No. 58Tahun 2002
tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di
PropinsiKabupaten/Kota.
- Kep. MENPAN Nomor :
47/KEP/M.PAN//8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
- Keputusan Bersama Men PAN dan
Mendagri Nomor : 01 /SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah.
- Keputusan Presiden No. 100
Tahun 2004 tentang TunjanganJabatan Fungsuional Pengendali Dampak
Lingkungan.
- KepMen LH No. 145 Tahun 2004
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan dan Angka Kreditnya.
- KepMen LH No. 146 Tahun 2004
tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali
Dampak Lingkungan.
- KepMen LH No. 147 Tahun 2004
tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan.
- KepMen LH No. 197 Tahun 2004
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- PP No. 54 Tahun 2000 tentan
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan.
- KepMen LH No. 37/MENLH/7/ 1995
tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota dan Pemberian Penghargaan
Adipura.
- KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1995
tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Penilaian Kebersihan Kota Dalam
Rangka Pemberian Penghargaan Adipura.
- KepMen LH No. 19 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan
Lingkungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar