INDONESIA, KEMISKINAN YANG TAK PERNAH BERAKHIR

PERGULATAN bangsa Indonesia mengatasi wabah kemelaratan dan keterbelakangan tidak pernah selesai sejak terbentuknya negeri ini. Walaupun melahirkan dendam dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, kemerdekaan bukan berarti tamatnya kemelaratan.

GAUNG penderitaan yang dihadapi rakyat Indonesia terdengar hingga ke Washington. Menjelang pertengahan tahun 1950-an, bekerja sama dengan beberapa universitas, sejumlah sarjana dan mahasiswa dikirim secara bergelombang ke Indonesia. Mereka melakukan riset, perbandingan, dan studi mendalam mengenai sebab-sebab terjadinya stagnasi ekonomi di pedesaan.

Desa menjadi fokus perhatian karena mayoritas rakyat Indonesia hidup di sana. Buku Clifford Geertz, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, "Involusi Pertanian di P Jawa,’’ adalah bagian dari hasil riset tersebut. Geertz menguraikan kemiskinan kolektif beranak pinak berbarengan dengan merosotnya produktivitas dan fragmentasi lahan pertanian.

Walaupun banyak dikritik, buku tersebut tetap menjadi acuan studi Indonesia hingga tahun 1980. Bahkan meyakinkan Bank Dunia mendanai program transmigrasi secara besar-besaran selama 32 tahun periode Orde Baru.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mencangkok beragam model pembangunan untuk mengatasi apa yang disebut kemelaratan kolektif itu. Mulai dari model berdikari, sosialisme, kapitalisme primitif, hingga yang berorientasi pasar terbuka, koperasi, gotong royong, dan lain sebagainya.

Hasilnya jauh dari harapan akan tamatnya kemelaratan. Sebaliknya, dari tahun ke tahun masalah yang dihadapi justru makin runyam dan kompleks. Sebab, yang terjadi hanyalah pergantian kacamata melihat peristiwa yang sama.

"Kacamata baru’’ itu sendiri membutuhkan perencanaan dan perangkat organisasi baru, dengan konsekuensi lahirnya masalah baru. Entah itu dalam proyek transmigrasi, inpres padat karya, inpres desa tertinggal, koperasi unit desa, jaring pengaman sosial, beras bagi warga miskin, jatah hidup, dan seterusnya.

Apa yang terjadi kemudian, mirip cerita horor. Satu per satu lembaga yang dibangun bertumbangan setelah darahnya kering diisap. Termasuk koperasi tahu tempe yang dimaksud memperbaiki ekonomi pengusaha kecil di berbagai kota.

Ironisnya, tidak sedikit pula institusi bentukan pemerintah berubah menjadi parasit. Alat efektif kapitalis-birokrat dan kroninya di Jakarta untuk menguras desa. Dalam hal ini perangkat maupun elite desa mengawasi pelaksanaan berbagai monopoli komoditas perdagangan dan pungutan (fee), yang kemudian disetor melalui rekening masing-masing instansi.

LEBIH setengah abad silam, Sutan Takdir Alisjahbana (STA) menulis dalam majalah Siasat (18/6-1950), "pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan bagi 70 juta rakyat Indonesia’’.

STA tidak sempat melihat, ketidakmampuan itu justru berkesinambungan hingga saat ini. Bahkan, saat mulai terjadi kelaparan di beberapa kecamatan di Nusa Tenggara Timur, banyak pemimpin maupun elite partai politik mengabaikan fakta-fakta kemelaratan dan menganggapnya sebagai peristiwa yang baru terjadi kemarin. Mereka memakluminya sebagai hal wajar di negara baru merdeka. Sikap demikian melahirkan kompromi dalam bentuk budaya maling.

Pada Simposium Sastera Indonesia I di Belanda, Juli 1953, Sutan Takdir melontarkan kritik lebih keras. Ia mengemukakan, revolusi telah menyebabkan manusia modern Indonesia menginsafi bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan bersemangat itu pada hakikatnya telah membuatnya lebih melarat karena kehilangan segala-galanya.

Peristiwa revolusi sosial di Sumatera Timur dan Aceh hanyalah salah satu contoh. Segala yang berbau kolonial adalah musuh dan layak dimusnahkan. Namun, penggantinya tidak disiapkan. Alhasil, terjadi kemunduran di semua sektor, diikuti munculnya "raja-raja perang’’ dengan wilayah masing-masing. Sejak itu senjata menjadi dominan dalam menentukan arah politik di Indonesia.

Lantas apa yang dapat dipetik dari semua itu?

TAHUN 1970-an posisi Indonesia belum begitu buruk dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bahkan, dibanding dengan Korsel, kemampuan industri otomotif Indonesia lebih kurang sama. Dua dekade kemudian, Korsel sudah memproduksi mobil sendiri dan mengekspornya. Sementara Indonesia tetap sebagai perakit dan importir.

Lebih ironis lagi dibandingkan dengan Malaysia. Tahun 1970-an negara jiran ini mendatangkan tenaga dokter, guru, montir, dan ahli pertanian dari Indonesia. Ribuan mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia atas biaya pemerintahnya.

Sejarah berputar dua dekade kemudian. Ribuan mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia. Kualitas dokter dan teknologinya mendorong banyak warga Indonesia memilih berobat di Malaysia ketimbang di negeri sendiri. Jika diukur dari pendapatan per kapita, saat ini Malaysia mencapai 4.000 dollar AS, sedangkan Indonesia masih berkisar 725 dollar AS.

Jika fungsi pemerintah memberi rasa aman kepada rakyatnya, Pemerintah Indonesia nyaris gagal melaksanakannya. Indonesia masih terbenam dalam konflik horizontal dan vertikal. Tidak ada jaminan keamanan seseorang di Aceh, Maluku, dan Poso. Kepastian hukum masih berupa harapan. Berbeda dengan Malaysia, yang saat ini disibukkan rencana menyongsong tahun 2020.

Dari sisi kemampuan pemerintahnya menyejahterakan rakyat, Malaysia hampir menuntaskannya dalam waktu dua setengah dekade. Tahun 1970, misalnya, jumlah penduduk melarat mencapai 74 persen, sementara Indonesia sekitar 70 persen. Tahun 1994 jumlahnya tinggal 6 persen, sedangkan Indonesia berkisar 30 persen.

Kemajuan ekonomi rakyat Malaysia lebih nyata lagi diukur dari porsi ekonomi yang dikuasai warga Melayu, yang tadinya merupakan lapisan termiskin. Melonjak dari 1,5 persen tahun 1970 menjadi 23 persen tahun 2003. Sedangkan equity korporasi meningkat dari 2,5 persen tahun 1970 menjadi 30 persen tahun 1990. Sekarang diperkirakan mendekati 40 persen.

Sementara keadaan di Indonesia sendiri tidak banyak berubah, termasuk dalam pendapatan per kapita. Lebih dari 36 juta tenaga kerja dilaporkan menganggur. Sekitar 30 persen penduduk dikategorikan melarat.

Banyak kalangan yang buta terhadap fakta ini, dengan dalih penduduk Malaysia hanya 25,5 juta jiwa. Mereka lupa tidak ada hubungan kemelaratan dengan jumlah penduduk. AS dengan wilayah dan penduduk yang lebih besar dari Indonesia, misalnya, pendapatan per kapitanya lebih 30 kali Indonesia. Penduduk RRC sekitar 1,3 miliar, namun tidak menyebabkan rakyat melarat dan pemerintah mengemis utang luar negeri.

Berkaca dari semua itu, kita tidak tahu apakah ini yang disebut sebagai pemerintah atau negara yang gagal, mengingat perjalanannya lebih setengah abad. (Maruli Tobing)

Berkutat dalam Jerat Kemiskinan

Kemiskinan tampaknya sudah menjadi persoalan klasik yang terus-menerus dihadapi bangsa ini. Semenjak bangsa ini mengukuhkan kemerdekaannya hingga berkali-kali terjadinya pergantian kepala negara, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah yang tidak juga terselesaikan.

Berbagai peristiwa membuktikan hal ini. Munculnya wilayah rawan pangan, beragam peristiwa kelaparan di berbagai daerah, semakin membeludaknya para pencari kerja, hingga keluhan-keluhan merosotnya daya beli mereka dalam menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan tampaknya sudah menjadi keseharian hidup masyarakat yang kian menempatkan mereka dalam lilitan jerat-jerat kemiskinan. Tahun 2004 BPS mencatat angka kemiskinan mencapai 36,1 juta dari 217 juta penduduk Indonesia. Suatu jumlah yang memilukan.

Di mata masyarakat, penilaian semacam itu pun sudah terpatri dalam benak mereka. Pemerintah yang diharapkan mampu menolong mereka dari persoalan ini belum banyak terharapkan. Selama ini langkah kebijakan para penguasa negara dianggap belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan di negeri ini. Hal demikian tampak pula dalam berbagai persoalan lainnya, seperti perbaikan kondisi perekonomian, upaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, hingga penyediaan sarana pendidikan maupun kesehatan yang dinilai masih jauh dari kondisi memadai. Padahal, yang tidak kalah mengkhawatirkan, saat ini sejalan dengan terjadinya peningkatan harga-harga barang kebutuhan membuat beban kehidupan ekonomi mereka kian memberat. Dalam kondisi seperti ini, masihkah upaya pemerintah terharapkan?

Kemiskinan Berimbas Kelaparan

Agustus 1966

Di Nusa Tenggara Barat 20.000 jiwa terserang penyakit busung lapar, 8.317 orang di antaranya meninggal. Di Lombok Timur Selatan 2.684 orang meninggal dari 17.657 penderita busung lapar. Kelaparan juga diperparah kemarau panjang. Akibatnya, penduduk memakan apa saja, termasuk makanan bebek. Pada Oktober 1966 sebanyak 6.000 penduduk Djareweh, Kabupaten Sumbawa, juga menderita kekurangan pangan.

Desember 1986

Bencana kelaparan melanda Kecamatan Kurina, Jayawijaya, Papua. Bencana yang terjadi akibat kemiskinan dan tragedi kemarau panjang ini menyebabkan sedikitnya 169 korban tewas.

Agustus 1997

Kemelaratan yang diperparah musibah kemarau berkepanjangan juga terjadi di Lampung. Warga terpaksa makan tiwul akibat krisis pangan di daerah ini dan tampak hampir merata di pedesaan Provinsi Lampung. Di Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Udik, dan Mesuji, kondisinya cukup parah. Sekitar 90 persen penduduk desa tidak mampu lagi membeli beras.

April 2002

Puluhan ribu penduduk dalam 89 desa di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, rawan pangan. Ribuan lain krisis pangan. Pada Juli 2002 kelaparan dan krisis gizi akibat kekeringan melanda sekurangnya 14.953 keluarga miskin di Kabupaten Grobogan.

Maret 2005

Krisis pangan akibat kekeringan melanda sepuluh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kondisi terparah melanda Kabupaten Lembata. Warga di sejumlah desa di Kecamatan Ile Ape dan Lebatukan terpaksa mengonsumsi makanan langka, yakni buah bakau dan kacang hutan. Keadaan semakin parah karena 80 persen dari sekitar 92.984 penduduk Lembata dalam kategori miskin.

Kemiskinan Memperburuk Kesehatan

Januari 1974

Serikat Buruh Maritim Indonesia menyebutkan, sebanyak 60 persen atau sekitar 6.000 orang dari buruh-buruh pelabuhan Tanjung Priok menderita TBC. Penderitaan itu terjadi karena ketidakmampuan buruh-buruh tersebut berobat.

Mei 1976

Imbas kemiskinan dapat membawa bencana yang mengkhawatirkan. Prof Dr Teuku Jacob dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan, panjang umur yang dapat dicapai seseorang terpengaruh oleh kemiskinan. Diperkirakan tiap tahun 15 juta kematian terjadi akibat kekurangan gizi sebagai dampak kemiskinan.

Mei 1993

Tingginya angka kematian diakibatkan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk berobat melanda Kota Padang. Sejak awal Februari hingga April jumlah orang yang meninggal akibat penyakit pernapasan mencapai angka 47 orang dan hampir seluruhnya anak-anak. Angka ini cukup mengagetkan mengingat jumlah seluruh warga desa itu hanya 394 keluarga (1.497 jiwa).

September 2001

Bahaya kemiskinan juga berimbas pada rendahnya tingkat kesadaran kesehatan. Akibatnya, banyak warga yang meninggal karena penyakit. Salah satunya adalah TBC. Setiap tahun sekitar 140.000 penduduk meninggal dunia akibat penyakit menular ini. Departemen Kesehatan melaporkan, lebih dari 60 persen yang terkena TBC ini adalah orang-orang miskin.

Pengangguran Memperparah Kemiskinan

Maret 1975

Pengangguran buruh kayu menambah parahnya kemiskinan di Riau. Akibat kondisi perkayuan di Riau dalam keadaan kritis, banyak perusahaan perkayuan yang gulung tikar. Hal ini menyebabkan 12.000 buruh kayu di Riau terpaksa menganggur dan tidak punya penghasilan sama sekali.

September 1999

Sekitar 630.000 jiwa penduduk DKI Jakarta jatuh miskin dalam kurun tahun 1998-1999. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan angka sebelumnya, 270.000 jiwa. Jumlah pengangguran di Jakarta naik dua kali lipat menjadi 900.000 orang, dari 450.000 orang sebelum krisis. Secara nasional angka pengangguran akibat krisis mencapai 35 juta orang.

Juni 2004

Peningkatan PHK karyawan menambah deretan penduduk miskin. Bappenas mencatat pada tahun 2003 jumlah pekerja formal di perkotaan mengalami penurunan hingga 743.237 orang, sementara tahun 2002 menurun 374.311 orang. Hal serupa terjadi pada pekerja formal di pedesaan yang mengalami pengurangan sekitar 555.837 orang sehingga secara nasional jumlah pekerja turun sekitar 1,3 juta orang.

Desember 2004

Besarnya angka pengangguran mencemaskan. Tingkat pengangguran terbuka 9,53 persen pada tahun 2003 atau sekitar 9,5 juta warga negara membuat jumlah daerah tertinggal di Indonesia juga kian banyak. Sebanyak 190 kabupaten dari 440 kabupaten/kota di Indonesia masuk kategori daerah tertinggal.

Kemiskinan Mengancam Pendidikan

Oktober 1971

Kemiskinan berdampak pada kelangsungan pendidikan. Hasil survei yang dilakukan Badan Pengembangan Pendidikan Depdikbud menemukan 55,4 persen siswa SD di 65 desa di Jawa Barat terpaksa drop out dari sekolahnya karena faktor kemiskinan. Penelitian Depdikbud pada bulan April 1972 juga menemukan bahwa anak didik yang keluar sebelum waktunya di lingkungan SD mencapai 60-65 persen.

Maret 1974

Data Depdikbud Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan, dari 82.665 siswa di Yogyakarta yang masuk SD tahun 1968, hanya 37.499 orang yang berhasil menamatkan pendidikannya. Berarti, 45.166 anak berhenti sekolah. Faktor utama penyebabnya adalah ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikan mereka.

Juli 1998

Krisis ekonomi mengancam pendidikan anak di Sulawesi Selatan. Unicef memperkirakan sekitar 150.000 anak di Sulawesi Selatan terancam putus sekolah dari jumlah sebelumnya yang mencapai 102.000 orang. Krisis juga telah meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 300 persen.

Juli 1999

Ancaman merosotnya kualitas manusia Indonesia semakin jelas karena kemiskinan. Di Padang dan Aceh sebanyak 56.946 siswa (usia 7-18 tahun) dan 10.000-an siswa mengalami putus sekolah. Sebanyak 750.000 anak usia sekolah di Palembang bernasib serupa. Di Bandung 171.125 siswa mengalami putus sekolah. Bahkan, 20.825 siswa sudah dinyatakan drop out.

April 2003

Pendidikan di Kalimantan Selatan juga diterjang kemiskinan. Sebanyak 3,7 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin kesulitan membiayai sekolah mereka. Angka ini memang lebih baik dari tahun ajaran 1998/1999 yang mencapai 8 juta siswa. Sedangkan jumlah anak usia sekolah kurang mampu mencapai 48.289 siswa. Sementara di Kalimantan Timur, pada Januari 2004, dari 1,89 juta anak berusia di atas 10 tahun, sebanyak 4,18 persen atau 79.000 jiwa di antaranya tidak mampu bersekolah.

Dewi Pancawati/Litbang Kompas

Kemakmuran Rakyat Masih Impian

DARI 3,9 juta keluarga nelayan miskin di Indonesia, mungkin hanya seorang Rokhmin Dahuri yang bisa menjadi profesor dan pernah menjadi menteri. Sisanya bernasib tragis, hidup melarat di negara yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan.

SEJAK Republik Indonesia berdiri hampir 60 tahun silam, kekayaan dan kemakmuran rakyat kecil, yakni petani dan nelayan, hanya ada di dalam syair lagu. Kekayaan Indonesia memang dikuasai negara dan dikelola para penguasa yang datang silih berganti. Tetapi kemakmuran rakyat adalah impian, kemiskinan dan kemelaratan dalam pelbagai bentuk senantiasa menghinggapi bagian terbesar rakyat Indonesia.

Rokhmin Dahuri yang hingga SMP dan SMA masih melaut membantu ayahnya di pesisir pantai utara (pantura) Jawa, merasakan pahitnya kehidupan nelayan sebagai bagian komponen penting namun tersisih dari perhatian pemerintah. Bahkan, untuk membiayai pendidikan di perguruan tinggi, dia harus berjualan ikan asin dari Indramayu di Kota Bogor.

Berdasar pengalaman hidupnya, Rokhmin berpendapat ada tiga penyebab kemiskinan, yakni faktor sumber daya alam serta lingkungan, problem struktural, dan kultural.

Kemiskinan karena faktor alam dan lingkungan disebabkan degradasi laut dan pesisir karena penggundulan hutan bakau, reklamasi, serta pencemaran yang mengakibatkan habitat biota laut rusak berat. Terlebih tidak ada upaya nyata untuk memperbaiki kondisi tersebut sehingga mengakibatkan overfishing dan pemanenan lebih tinggi dari recovery alami.

Contoh nyata adalah nelayan pantura Jawa di zone 1-tepi pantai hingga 4 mil ke laut-sudah overfishing sejak tahun 1986. Kondisi serupa terjadi di pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, yakni Bagansiapi-api sejak awal 1990-an. Overfishing juga terjadi di sekitar Makassar dan Selat Bali dengan menurunnya jenis tangkapan tertentu, seperti lemuru dan ikan terbang.

Kemiskinan struktural merupakan dampak kebijakan pemerintah yang tidak kondusif terhadap nelayan dan masyarakat pesisir terhadap akses ekonomi produktif berupa permodalan, teknologi (penangkapan, pengolahan, dan sebagainya), infrastruktur, akses pasar, dan informasi (lokasi penangkapan ikan, situasi harga, dan sebagainya).

Faktor terakhir adalah kemiskinan kultural karena budaya masyarakat nelayan dan pesisir yang belum mampu menyesuaikan diri dengan pola ekonomi pasar. Kemungkinan, masyarakat tipe ini secara psikologis tertekan-kehidupan di laut lebih keras dari bertani-sehingga mereka cenderung memerlukan stress release.

Upaya melepas stres ini muncul dalam pola kehidupan yang boros saat mendapat penghasilan lebih. Akhirnya mereka terlibat utang kepada tengkulak atau juragan kapal.

Kemiskinan kultural ini juga berdampak pada sulitnya nelayan menerima inovasi. Semisal, pada tahun 1970-an sempat diperkenalkan es batu untuk mengawetkan tangkapan di atas kapal. Tetapi upaya ini tidak serta-merta diterima karena nelayan merasa rugi membuang uang untuk membeli es yang cair di atas kapal. Setelah boks styrofoam diperkenalkan untuk menyimpan es agar lebih tahan lama, barulah budaya es ini diterima nelayan.

Dari ketiga faktor kemiskinan, persoalan struktural menjadi kunci permasalahan. Sebabnya, tidak ada sense of empathy dan urgensi dari birokrasi, tidak ada pengalaman nyata para birokrat dalam menangani masyarakat nelayan dan pesisir, serta terutama sekali jajaran birokrasi pun masih harus bergelut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

SEKTOR kelautan dan pertanian sebetulnya adalah industri yang berbasis local resource yang memiliki comparative advantage sebagai mesin penghasil devisa. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, selain 3,9 juta keluarga nelayan, ada sekitar 3 juta angkatan kerja yang terkait dengan sektor tersebut.

Dengan demikian, secara keseluruhan ada sekitar 16 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup di sektor laut dan pesisir.

Belum lagi peluang penyerapan tenaga kerja dengan asumsi pembukaan satu juta hektar tambak udang akan mampu menyerap 3 juta tenaga kerja. Sedangkan pembukaan lahan budi daya rumput laut seluas 200.000 hektar akan menyerap satu juta tenaga kerja.

Namun, persoalan utama adalah mengatasi kemiskinan struktural yang berdampak pada pola penghasilan yang selalu di bawah pengeluaran nelayan. Salah satu akar permasalahan adalah tidak adanya koordinasi produksi perikanan dan pasar.

Sebagai contoh, di saat tertentu, ikan kembung bisa mencapai harga Rp 10.000 sekilo. Namun, waktu panen raya harga jatuh hingga Rp 2.000 per kilogram.

Seharusnya, Rokhmin menambahkan, ada kawasan industri terpadu di permukiman nelayan yang seperti dilakukan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dari pembuatan jaring, stasiun pengisian bahan bakar, dan industri kecil dibangun di permukiman nelayan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Contoh keberhasilan adalah pasar ikan terbesar di dunia di Tokyo dan pelabuhan perikanan Bu San di Korea Selatan.

Di Indonesia telah diupayakan membangun stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang dirintis sejak 2004 dengan target membangun 1.260 unit hingga tahun 2007.

Sampai saat ini telah dibangun sekitar 175 stasiun dan keberadaan mereka berhasil menekan harga bahan bakar di tingkat nelayan. Sebelumnya di sejumlah daerah, nelayan membeli solar hingga harga Rp 5.000 atau Rp 10.000 per liter di Pulau Miangas, Sulawesi Utara.

Demikian pula upaya membangun dock yard kecil, fasilitas cold storage, dan jaringan informasi pasar di perkampungan nelayan perlu mendapat dukungan. Juga yang berhasil dirintis adalah pembangunan cold storage di Muara Baru, Sukabumi, dan Pekalongan.

Bahkan kini ada bank khusus nelayan, yakni Bank Danamon Pelabuhan Ratu. Namun, yang perlu dicermati adalah kesinambungan kebijakan ini karena di sejumlah daerah kebijakan pemerintah pusat tidak ditindaklanjuti.

Pemerintah harus berfokus mengembangkan ekonomi kecil yang langsung dirasakan rakyat dan akan meningkatkan pajak. Kebijakan Thaksin Sinawatra, Mahathir Mohamad, dan Zhu Rong Ji dengan menetapkan bunga rendah bagi usaha kecil berhasil menggerakkan ekonomi negara mereka.

Mereka memerintahkan perbankan menyalurkan kredit bagi usaha kecil sekaligus memantau penyaluran. Pejabat tertentu ditunjuk dan jika terjadi penyimpangan mereka harus bertanggung jawab.

SEKJEN Transparansi Internasional (TI) Indonesia Emmy Hafild mengusulkan langkah paling realistis mengatasi kemiskinan melalui affirmative action, yakni mendorong pemerintah mengambil kebijakan politis tegas dan bukan sekadar proyek masif seperti "Green Revolution" di masa lalu melalui proyek pertanian massal di masa Soeharto.

Menurut Emmy, pemerintah harus mencermati perbedaan kemiskinan di perkotaan, pedesaan, jender, dan pelbagai jenis kemiskinan sesuai karakteristiknya. Langkah yang harus dilakukan adalah memetakan kantong kemiskinan di seluruh Indonesia. Berangkat dari data tersebut, bisa dipetakan permasalahan dan pola penanganan sesuai kebutuhan.

Perbedaan karakteristik kemiskinan dan penanganannya juga dilakukan di Amerika Serikat. Persoalan kemiskinan perkotaan seperti di daerah Queen dan Bronx di New York dijawab dengan pengembangan pendidikan dan penataan low cost housing, counseling, dan pelbagai langkah penanganan terpadu. Di daerah pedesaan dilakukan perlindungan terhadap pertanian kecil dari corporate farming.

Dua langkah utama yang harus diambil pemerintah menyikapi kondisi ini adalah social based approach, yakni menghindari economy based approach yang menekankan pada pembukaan lapangan kerja atau memberi stimulan pada kelompok usaha besar belaka. Social based approach berfokus langsung pada masyarakat miskin. Sedangkan pandangan memberi insentif bagi usaha besar untuk mendorong pemberantasan kemiskinan tidak lagi valid. Begitu banyak perusahaan besar berdiri, tetapi orang miskin tetap bertambah dan kesejahteraan buruh di bawah garis kemiskinan.

Kedua kebijakan struktural memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Berangkat dari pengalaman "Oil Curse" yaitu daerah penghasil minyak justru menjadi kantong kemiskinan, pemerintah harus mengubah total pola pengelolaan dan terutama pemanfaatan pendapatan dari sektor migas dan pertambangan.

Pemerintah harus secara terbuka mengeluarkan data pendapatan dari sektor migas dan pertambangan. Seluruh hasil sektor tersebut digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan tidak untuk membiayai belanja rutin.

Langkah-yang dimotori John Blair dengan istilah extractive industry transparency initiative-sudah ditempuh oleh Kazakstan yang mencadangkan pendapatan migas sebagai dana abadi, diumumkan terbuka dan dapat diakses via internet. Langkah serupa dicoba di Nigeria dan beberapa negara penghasil migas lain.

Khusus di Indonesia, dapat dimulai pelaksanaan pendidikan gratis di wilayah yang tertinggal atau daerah penghasil migas. Pendidikan gratis dari SD-SMA bahkan hingga jenjang perguruan tinggi.

Pengalihan alokasi dana migas ini tidak merugikan keuangan negara karena komponen terbesar pendapatan berasal dari sektor pajak, sekitar 70 persen, dari seluruh pemasukan. Solusi kemiskinan ini sangat mendesak mengingat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 19.000 sehari) dan sekitar 10-20 persen hidup dengan penghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari (sekitar Rp 9.000 sehari). Itu tentu membuat Human Development Indeks Indonesia semakin terpuruk.

Pembangunan di pusat dan daerah dalam jangka pendek dan menengah harus berani memasang target berapa persen kemiskinan dan indikator kesejahteraan lain yang berhasil dicapai. Ini untuk menghindari "pemroyekan" kemiskinan.

Saat ini banyak daerah menaikkan data orang miskin untuk mendapat insentif lebih dari pusat. Padahal, anggaran sebagian besar daerah mengalokasikan 70 persen belanja untuk membiayai birokrasi dan sedikit saja untuk pembangunan.

Dalam situasi tersebut yang tercipta adalah negara kaya dengan bagian terbesar penduduk senantiasa miskin. (Iwan Santosa)

Provinsi Kaya, Rakyatnya Banyak yang Merana

NYONYA Ami (24) masih trauma ketika anak pertamanya, Fitri (26 bulan), dinyatakan tim medis menderita gizi buruk. Berat badannya hanya 6,2 kilogram, matanya sayu, dan perutnya buncit. Sempat dirawat di Rumah Sakit AW Syahranie Samarinda, namun akhirnya anak tercintanya meninggal dunia.

SAYA sudah memberikan yang terbaik semampu saya," kata penduduk Kecamatan Samarinda Utara ini di rumah panggungnya yang terbuat dari kayu. Tidak ada barang mewah apa pun di rumah tersebut, kecuali kasur tipis yang sudah mulai lapuk. Tak ada kursi tamu apalagi televisi dan perabot rumah tangga yang memadai. Penghasilan suaminya yang Rp 400.000 per bulan habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Nasib Ny Supriatin (29) yang mengontrak rumah sederhana di Kecamatan Sempaja, Samarinda, sedikit beruntung. Anak keempatnya, Tadjudin Noor (2,5), ditemukan tim medis saat berusia 18 bulan dalam kondisi gizi buruk. Tatapan matanya kosong, badannya lemah dan kurang bergairah, serta perutnya buncit. Setelah mendapat perawatan intensif, kini pertumbuhan badannya semakin membaik.

Ny Ami dan Ny Supriatin bukanlah penduduk daerah minus dan gersang. Keduanya tinggal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang mendapat julukan provinsi kaya. Julukan ini tidak berlebihan karena kekayaan alamnya jauh sangat melimpah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Tanah Air.

Bayangkan saja, produksi emasnya tahun 2002 mencapai 16,7 ton, sedangkan produksi peraknya mencapai 10,8 ton. Produksi batubara Kaltim yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa itu mencapai 50,3 juta ton pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 53,7 juta ton tahun 2004.

Belum lagi gas alam yang produksinya tahun 2002 mencapai 1.647 miliar meter kubik serta produksi minyak buminya mencapai 79,7 juta barel. Produksi metanolnya mencapai 223.357 ton pada tahun 2002. Kekayaan yang melimpah ini masih ditambah lagi dengan produksi kayu alam yang jatah tebangnya 1,5 juta meter kubik pada tahun 2004.

Tidak heran, dengan kekayaan yang melimpah ini, produk domestik regional bruto Kaltim mencapai Rp 98,43 triliun pada tahun 2003 dan meningkat menjadi Rp 104,3 triliun pada tahun 2004.

Provinsi dengan luas wilayah 245.237 kilometer persegi ini juga tidak perlu khawatir bakal jatuh miskin tiba-tiba karena cadangan kekayaan alamnya masih sangat melimpah. Cadangan minyak buminya, sebagai contoh, masih 1,3 miliar barel atau 13 persen dari cadangan minyak bumi nasional yang mencapai 9,6 miliar barel. Begitu juga gas alam yang masih tersedia 51,3 triliun meter kubik atau 30 persen dari cadangan gas alam nasional yang mencapai 170,3 triliun meter kubik.

Mestinya dengan sumber daya alam yang melimpah, penduduknya yang hanya berjumlah 2,7 juta jiwa-atau lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk Bandung, Bogor, apalagi Surabaya-bisa hidup makmur dan berkecukupan. Semestinya tidak ada lagi penduduk Kaltim yang miskin. Namun kenyataannya, provinsi Kalimantan Timur yang sangat kaya itu masih menaungi sebagian rakyat yang sangat merana.

Menurut Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah, dari 2,7 juta penduduk Kaltim, sekitar 330.147 jiwa atau 12 persen tergolong miskin. Bahkan, dari 1.144 desa dan 191 kelurahan di Kaltim, sekitar 300 di antaranya masih merupakan desa tertinggal.

Menurut Nusyirwan Ismail, asisten II Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Kaltim, persentase penduduk miskin di Kaltim masih di bawah tingkat nasional yang mencapai 16 persen dari total jumlah penduduk. Meski demikian, hal ini bukan sesuatu yang membanggakan karena Kalimantan Timur merupakan provinsi yang dikaruniai kekayaan alam lebih dari daerah lain di Indonesia.

KEMISKINAN yang terjadi di Kaltim hampir merata di semua kota dan kabupaten. Namun, jumlah penduduk miskin terbesar justru terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang selama ini mendapat julukan kabupaten terkaya di Tanah Air dengan APBD tahun 2003 sebesar Rp 2,4 triliun dan tahun 2004 sebesar Rp 2,7 triliun. Bandingkan dengan APBD Provinsi Kalimantan Barat yang sekitar Rp 600 miliar per tahun.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 68.796 jiwa atau 14,7 persen dari penduduknya yang berjumlah 468.000 jiwa. Menyusul kemudian Kota Samarinda yang merupakan ibu kota Kaltim dengan jumlah penduduk miskin 46.906 jiwa atau 9,2 persen dari jumlah penduduknya yang mencapai 505.995 jiwa. Urutan ketiga Kabupaten Pasir dengan jumlah penduduk miskin 44.906 jiwa atau 16,7 persen dari penduduknya yang 267.880 orang. Yang paling sedikit jumlah penduduk miskinnya adalah Kota Bontang: 8.700 jiwa atau 8,4 persen dari 102.850 jiwa.

Namun, bukan cuma penduduk miskinnya yang masih banyak. Fasilitas kesehatan dan pendidikan juga masih sangat terbatas. Untuk fasilitas kesehatan 2,7 juta warga Kaltim, misalnya, hanya tersedia 159 puskesmas dan 24 rumah sakit dengan 2.308 tempat tidur. Jumlah dokter hanya 27,8 per 100.000 penduduk, jumlah puskesmas 6,4 per 100.000 penduduk, dan tempat tidur rumah sakit 92,8 per 100.000 penduduk. Jumlah ini tentu saja sangat tidak layak, apalagi untuk sebuah provinsi kaya.

Begitu pun di sektor pendidikan dasar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Syafrudin Pernyata, dari 2.094 bangunan sekolah dasar di Kaltim, sekitar 628 unit atau 30 persennya dalam keadaan rusak.

Dari 15.406 ruang kelas SD di Kaltim, sekitar 4.049 unit dalam keadaan rusak sedang dan rusak parah. Tragisnya, ruang kelas yang rusak tersebut sebagian besar berada di kabupaten-kabupaten kaya. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, dari 3.780 ruang kelas yang ada, sekitar 1.450 unit di antaranya dalam keadaan rusak. Di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan daerah pertambangan emas terbesar di Kaltim, dari 1.477 ruang kelas yang ada, sekitar 754 unit dalam keadaan rusak.

Ironisnya, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana kemasyarakatan tersebut, sejumlah kabupaten di Kalimantan Timur berlomba-lomba membangun kawasan kantor bupati yang megah. Di Kabupaten Kutai Timur, misalnya, dibangun kawasan perkantoran dengan biaya sekitar Rp 650 miliar. Di Kabupaten Malinau yang berpenduduk 46.000 jiwa dibangun kawasan perkantoran seluas 100 hektar dengan biaya sekitar Rp 110 miliar.

Pantas jika kemudian banyak gugatan, ke mana kekayaan alam Kalimantan Timur yang melimpah ruah itu? Mengapa masih banyak rakyat miskin dan infrastruktur yang masih sangat terbatas?

ASISTEN II Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nusyirwan Ismail berpendapat, banyaknya penduduk miskin di Kaltim tidak terlepas dari banyaknya migran dari daerah lain. Dia mengungkapkan, pertumbuhan penduduk Kaltim sekitar 3,76 persen per tahun, namun 2,54 persen di antaranya merupakan pertumbuhan akibat migrasi, sedangkan pertumbuhan penduduk karena kelahiran hanya 1,22 persen.

"Banyak pendatang di Kaltim yang jobless atau tanpa pekerjaan yang membawa kemiskinan ke Kaltim, itu salah satu sebab penduduk miskin di Kaltim masih cukup besar," katanya.

Selain itu, meskipun kaya sdengan umber daya alam, program pengentasan orang miskin masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Biaya pendidikan 106.948 anak sekolah dari keluarga miskin, misalnya, harus menunggu kucuran dana kompensasi BBM dari pemerintah pusat. Begitu pun di bidang kesehatan. Untuk jaminan kesehatan penduduk miskin sebesar Rp 12.000 per kapita per bulan, kontribusi pemerintah provinsi hanya Rp 2.800 per kapita, pemerintah kabupaten atau kota Rp 4.200, dan sisanya sebesar Rp 5.000 per kapita per bulan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Kalimantan Timur Luther Kombong, banyaknya penduduk miskin di Kaltim tidak terlepas dari kebijakan pemerintah masa lalu. Pemerintah hanya memfokuskan pembangunan di Jawa, tapi kurang memerhatikan masyarakat di luar Jawa seperti Kalimantan.

"Akhirnya seperti sekarang ini, sebagian masyarakat Kaltim tertinggal meskipun alamnya kaya raya," kata Luther.

Masyarakat juga akhirnya mengambil langkah pragmatis karena merasa tidak diperhatikan pemerintah. Karena itu, jangan kaget jika kemudian sekarang ini masyarakat di perbatasan dan pedalaman Kaltim secara sosial dan ekonomi lebih dekat ke Malaysia.

"Mulai dari barang kebutuhan sehari-hari hingga siaran televisi, lebih banyak dari Malaysia bukan dari Jawa," kata Luther.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam juga timpang dan dirasakan tidak adil bagi daerah. Misalnya untuk perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah, royalti perusahaan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya mendapat bagian sekitar 5 persen dari royalti, bukan dari keuntungan perusahaan.

Sebagai contoh, Kabupaten Kutai Barat yang menghasilkan 16,7 ton emas dalam setahun hanya mendapat bagian kompensasi pertambangan sebesar Rp 10 miliar per tahun. Dana ini dihitung lima persen dari royalti perusahaan (bukan keuntungan perusahaan) sebesar Rp 200 miliar yang disetor kepada pemerintah pusat. Padahal, daerahlah yang paling banyak menanggung kerugian dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Pola yang sama juga diterapkan dalam kegiatan pertambangan batubara.

Jadi, penduduk Kaltim yang kaya raya selama ini hanya bisa melihat kekayaan alamnya dikeruk dan dikuras untuk dibawa ke "Jakarta".

Bagian kekayaan yang diserahkan kepada daerah juga tidak dapat dikelola aparat birokrat di daerah dengan bijak. Jadi pantas saja, walaupun Kalimantan Timur kaya raya, rakyatnya tetap merana. (TRY HARIJONO/PRASETYO EKO)

Bangsa Ini Harus Mandiri

PEMERINTAH secara konsisten memerhatikan nasib lebih kurang 36,1 juta penduduk (lebih kurang delapan juta keluarga) yang masih masuk dalam kategori miskin. Pemerintah memberi subsidi beras (raskin, dengan kupon via lurah), sekolah gratis (beasiswa), dan fasilitas kesehatan kepada warga yang memang tidak mampu secara ekonomi.

"Pemberian subsidi ini dimungkinkan dengan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM)," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, yang ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan anggaran belanja negara banyak terkuras oleh subsidi BBM. Asumsi harga minyak untuk APBN hanya 24 dollar AS per barrel, tetapi kenyataannya mencapai 57 dollar AS. Subsidi untuk BBM naik dari Rp 19 triliun menjadi lebih dari Rp 120 triliun. Dengan kenaikan harga BBM, subsidi itu hanya berkurang dari Rp 12 triliun per bulan menjadi lebih kurang Rp 9 triliun per bulan.

Dengan penguraian angka tersebut, menurut Wakil Presiden, kenaikan harga BBM baru-baru ini tidak mengurangi secara signifikan subsidi BBM. Makna lainnya, pemerintah dan masyarakat harus mengurangi konsumsi BBM jika tidak ingin melihat subsidi terus membengkak dan sangat membebani belanja negara.

Wakil Presiden tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa kenaikan BBM menyebabkan pertambahan penduduk miskin. Jusuf kemudian memaparkan data yang ia peroleh dari Badan Pusat Statistik dan BPKP. Pada 1 Oktober 2000 pemerintah menaikkan harga BBM. Posisi penduduk miskin mencapai 38,7 juta jiwa (19,14 persen).

Pada tanggal 16 Juni 2001, pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Posisi penduduk miskin ketika itu 37,9 juta jiwa atau 18,41 persen. Ini berarti, kata Wakil Presiden, jumlah penduduk miskin tidak meningkat ketika BBM dinaikkan, buktinya penduduk miskin tahun 2001 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2000, padahal tahun 2000 pemerintah menaikkan harga BBM.

Tahun 2003, tepatnya tanggal 2 Januari, pemerintah juga menaikkan harga BBM. Posisi penduduk miskin ketika itu 37,4 juta jiwa (17,42 persen, lebih kecil dibanding tahun 2001 dan 2002). Tahun 2004, tidak ada kenaikan harga BBM. Posisi penduduk miskin mencapai 36,1 juta jiwa (16,6 persen).

KEMISKINAN harus dilawan dengan membangun kemandirian dan melepaskan diri dari belitan utang baru. "Dari komposisi terlihat beban membayar utang Rp 71 triliun, lebih besar dibandingkan anggaran pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 10 triliun-Rp 25 triliun," ungkap Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi.

Bangsa ini dapat belajar dari pengalaman Soekarno yang menolak tawaran Bank Dunia dan IMF sekitar 1965 saat perekonomian terpuruk. Badan dunia tersebut menawarkan bantuan dengan syarat, liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan anggaran ketat pada pemerintahan Soekarno.

Usul tersebut ditolak, dan tidak lama muncul G30S PKI. Rezim baru yang sangat akomodatif terhadap tuntutan tersebut langsung bekerja sama sesuai keinginan badan dunia. Dan sejumlah perusahaan besar dunia, menyusul kejatuhan Soekarno, mengadakan pertemuan di Swiss untuk membagi "jatah" proyek dan pekerjaan di Indonesia yang hingga kini masih berlanjut.

Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang berpendapatan kurang dari 2 dollar AS atau Rp 19.000 per hari mencapai 60 persen. Sebaliknya, deposito dengan volume terkecil Rp 5 miliar jumlahnya meliputi 95 persen dari jumlah seluruh deposito yang terhimpun pada sejumlah bank, diperkirakan hanya dimiliki oleh 14.000 orang terkaya.

"Jangankan subsidi BBM, subsidi pendidikan dan kesehatan, keberadaan pemerintah itu sendiri cenderung dinikmati oleh orang kaya daripada anggota masyarakat miskin," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir.

Selain itu, beban berat anggaran negara terutama disebabkan besarnya subsidi terselubung pada sektor perbankan serta beban angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri setiap tahun. Hal itu tampak dalam APBN 2004, di mana angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri mencapai Rp 74 triliun, sedangkan angsuran pokok dan bunga utang luar negeri mencapai Rp 71 triliun. Jumlah itu 10 kali lebih besar dari volume subsidi BBM yang hanya dianggarkan sebesar Rp 14,5 triliun.

Saat ini yang perlu segera dilakukan adalah koreksi sistematis terhadap struktur perekonomian yang timpang, dengan cara menghentikan subsidi terselubung terhadap sektor perbankan, mengalokasikan anggaran negara pada program penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, serta memerangi korupsi. (ben/ong/as/dmu)

Miskin di Daerah Petro Dollar

DATA terakhir Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau tahun 2004 menunjukkan, dari 4.543.584 penduduk provinsi ini, 22,19 persen termasuk kategori miskin. Mereka tersebar di 11 kabupaten atau kota dengan kisaran 10 hingga 23 persen dari total jumlah penduduk di setiap wilayah. Pendataan Balitbang Riau memaparkan, sebagian besar kepala keluarga miskin itu termasuk dalam kelompok umur produktif, 30-55 tahun, dan secara akumulatif mencapai 65,14 persen. Persentase kelompok umur 30 tahun ke bawah dan kelompok umur 55 tahun ke atas masing-masing 15,48 persen dan 19,37 persen.

KELUARGA miskin ini umumnya penduduk tempatan yang telah tinggal di daerah tersebut lebih dari 10 tahun. Pendidikan mereka umumnya tamatan sekolah dasar. Sebagian buta huruf. Jika terserap sebagai tenaga kerja, kedudukan mereka tentulah pekerja kasar seperti buruh tani, buruh bangunan, dan buruh sektor jasa lainnya.

Dengan penghasilan pas-pasan, cukup untuk makan saja, mereka sering dijadikan contoh kasus kemiskinan yang melandasi Pemerintah Provinsi Riau terus berusaha mendapat kucuran dana lebih dari pemerintah pusat, khususnya dalam perolehan dana bagi hasil minyak dan gas.

Riau selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Sejak tahun 1970-an potensi ini dilirik investor luar negeri yang berani mengucurkan jutaan dollar AS demi menambang kandungan minyak Riau. Sejak diizinkan beroperasi sekitar 30 tahunan lalu, kucuran uang hasil bagi dari penambangan minyak antara investor asing, salah satunya PT Caltex Pacific Indonesia, dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Riau terhitung sangat tinggi. Itu barangkali julukan daerah petro dollar tak terpisahkan dari provinsi ini.

Selama ini pembagian dana bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan Riau: 17 berbanding 3 setiap tahunnya. Dalam satu tahun pemerintah pusat memperoleh sekitar Rp 68 triliun dari hasil minyak dan gas di Riau. Yang dikembalikan kepada Pemprov Riau sebesar Rp 8,9 triliun. Besaran dana inilah yang ingin ditingkatkan oleh Pemprov Riau menjadi minimal perolehan 30 persen dari dana bagi hasil. Ini terkait dengan banyaknya penduduk miskin, yang umumnya tinggal di daerah aliran sungai, pesisir pantai, dan pulau-pulau terisolasi akibat terbatasnya akses.

Namun, pengamat sosial ekonomi Riau yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Riau H Yohanas Oemar awal pekan lalu mengatakan ketidaksetujuannya ketika data kemiskinan menjadi pijakan penekanan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana bagi hasil lebih dari pemerintah pusat.

"Kemiskinan tidak terkait dengan minimnya uang yang dimiliki pemerintah daerah. Selama ini bahkan boleh dikatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama sekali belum menyentuh kemiskinan," kata Yohanas. "APBD hanya berkutat untuk pemenuhan operasional pemerintah dan anggota DPR. Selebihnya memang dialokasikan untuk pembangunan, tetapi hanya bersifat seremonial."

Beberapa contoh. Besarnya dana operasional makan minum kepala daerah dalam APBD Riau 2005 mencapai belasan triliun, sementara angka riil untuk program pengentasan orang miskin tak lebih 50 persen dari dana operasional tersebut. Belum lagi giatnya pemerintah provinsi dan daerah tingkat II membangun kelengkapan rumah-rumah dinas, perkantoran, dan gedung fasilitas umum yang ternyata tidak dapat difungsikan maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Yohanas mengakui kemiskinan tetap menjadi masalah besar di Riau. Hanya saja, menurut dia, setiap penelitian harus didahului dengan pengumpulan potret kemiskinan yang di setiap kabupaten berbeda karakter dan sebabnya. Itu yang belum dilakukan oleh dinas-dinas pemerintahan dalam menyajikan data sehingga boleh dibilang data tentang kemiskinan itu belum mendekati keadaan sebenarnya.

Data kemiskinan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Riau menekankan delapan indikator penilaian, yaitu: frekuensi makan yang minimal dua kali sehari, konsumsi lauk-pauk yang berprotein, kepemilikan pakaian, aset, luas lantai hunian per kapita minimal delapan meter persegi, jenis lantai, ketersediaan air bersih, dan kepemilikan jamban. Indikator tersebut, menurut Yohanas, terlalu memukul rata karakter sosial budaya masyarakat. Padahal, antara daerah pesisir pantai dan daerah pedalaman saja jelas ada perbedaan dari berbagai segi. Tingkat kemiskinan di masing-masing daerah tidak dapat disamaratakan selama belum dimasukkan indikasi-indikasi khusus yang sesuai dengan karakter daerahnya.

PERSOALAN kaum miskin di Riau ini tak hanya terbatas pada indikator-indikator itu. Keberadaan mereka di daerah-daerah terisolasi sering luput dari sentuhan pembangunan, seperti terjangkitnya malaria di sepanjang kawasan pesisir Riau dan banjir yang selalu menyerang daerah sekitar sungai. Warga Riau yang tamat sampai sekolah dasar 64,67 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Riau per tahun sangat tinggi, melampaui 4,5 persen. Demikian pula produk domestik bruto per kapita yang mencapai Rp 13,2 juta.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau menunjukkan penyebab tingginya jumlah orang miskin di provinsi ini karena perekonomiannya sangat bergantung pada empat bidang utama yang seluruhnya dikuasai oleh pelaku ekonomi yang tidak berbasiskan usaha kecil dan menengah. Keempat bidang utama tersebut adalah perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan perdagangan.

Estimasi pertumbuhan ekonomi di Riau, tanpa melibatkan minyak dan gas, masing-masing di sektor pertanian tumbuh sekitar 6,47 persen pada 2004, industri tumbuh 5,57 persen, pertambangan tumbuh 4,45 persen, dan perdagangan tumbuh 5,88 persen.

Namun, distribusi faktor ekonomi di provinsi ini tidak merata pengalokasiannya ke seluruh lapisan masyarakat. Distribusi faktor ekonomi itu justru terkonsentrasi pada beberapa perusahaan besar yang menyebabkan ketahanan ekonomi kawasan ini sangat rentan.

Kondisi ini tampak dari dominasi sektor perkebunan oleh PT Perkebunan Nusantara V yang 90 persen dari potensi perkebunan di Riau. Di bidang pertambangan sekitar 56 persen didominasi pertambangan minyak dan gas bumi melalui PT Caltex Pacific Indonesia. Monopoli sektor ekonomi oleh beberapa perusahaan tertentu juga memicu terjadinya eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali dan menyebabkan peluang masyarakat mencapai kesejahteraan hidup semakin kecil.

Hal ini dicontohkan dengan kerusakan lingkungan akut di Sungai Siak, sungai terbesar di Riau. Kerusakan yang disebabkan derasnya limbah bermuara di Sungai Siak, Pekanbaru, dari industri kelapa sawit, karet, limpahan pulp, dan juga limbah rumah tangga selama lebih dari 10 tahun terakhir, mengakibatkan 60 persen dari 103 jenis ikan di sungai ini dinyatakan musnah.

Kerusakan lingkungan Sungai Siak diperparah dengan adanya kelebihan beban limpahan limbah rumah tangga. Sebagai daerah tujuan urbanisasi karena dianggap menjanjikan lapangan pekerjaan, Kota Pekanbaru terpaksa menampung arus warga Riau dari berbagai daerah. Bantaran di sepanjang sungai ini sejak belasan tahun lalu telah menjadi salah satu pusat permukiman liar di Pekanbaru.

"Pada tahun 1993 terdapat 103 jenis ikan di Sungai Siak yang layak dikonsumsi, tapi di tahun ini hanya tersisa sekitar 40 jenis. Itu pun dipastikan akan terus berkurang mengingat penanggulangan limbah masih minim," kata Direktur Rona Lingkungan dari Universitas Riau, Tengku Ariful Amri.

Kandungan limbah yang sangat tinggi, selain pengaruh situasi alam, memunculkan bencana baru berupa kematian massal ikan secara rutin setiap tahun. Hal ini sudah mulai tampak pada pertengahan tahun lalu. Juni 2004 hampir dua ton ikan ditemukan mati mengambang di Sungai Siak. Menurut Tengku Ariful Amri, penyebab kematian massal ikan-ikan itu adalah minimnya kandungan oksigen terlarut pada air Sungai Siak yang berada di bawah satu bagian per milimeternya. Pemicunya adalah pergantian musim dari kemarau ke penghujan yang menimbulkan luapan spontan yang berbaur dengan air penuh limbah hingga mendesak ikatan oksigen dalam air.

Limpahan limbah dalam berbagai bentuk, khususnya lumpur cair, menyebabkan air sungai sewarna tembaga, merah pekat. Bau tak sedap menjadi suguhan setiap hari bagi warga sekitar. Namun, karena keterbatasan pengetahuan dan ekonomi, warga terpaksa tetap menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci, di luar kebutuhan konsumsi.

Padahal, data kondisi Sungai Siak sepuluh tahun lalu menunjukkan jenis-jenis ikan bernilai jual tinggi seperti baung, kerapu, juaro, kelabau, ikan mas, dan udang menjadi tumpuan penghasilan warga sekitar. Mereka terbiasa menggantungkan diri pada sungai yang menghidupi mereka (nafkah) dan memenuhi kebutuhan akan air bersih.

Sedikitnya diperlukan 15 tahun untuk menangani kerusakan lingkungan Sungai Siak. Itu pun hanya tahap awal dengan ketentuan penanganan limbah secara efektif dan ramah lingkungan harus dimulai saat ini juga.

Pemulihan kondisi lingkungan secara bertahap dan penetapan kebijakan perekonomian oleh pemerintah daerah yang berorientasi kepada masyarakat diharapkan akan segera terealisasi. Jika hal ini tidak cepat dilakukan, kemiskinan akan terus menghantui daerah petro dollar Riau itu. (neli triana)

Ironi Kemiskinan di Negeri Kaya

MULYADI (30) tergesa keluar dari kapal feri yang membawanya dari Malaysia menuju Pelabuhan Bintan Sri Indrapura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tangan kanannya memegang bungkusan plastik warna merah, sementara tangan kirinya menggandeng Yatin, istrinya, yang terus tertunduk lesu. Pasangan ini termasuk rombongan tenaga kerja yang dideportasi dari negeri jiran bersama ratusan lainnya, pertengahan Maret lalu.

SEJAK dua tahun lalu ia nekat menyusup ke Malaysia demi mencari pekerjaan. Di kampungnya, Bagansiapiapi, kemiskinan selalu menghantui keluarga ini. Mulyadi yang hanya menikmati bangku pendidikan hingga kelas tiga sekolah dasar tidak memiliki akses terhadap pekerjaan kasar sekalipun. Di kota kecil pesisir pantai ini, ia harus bersaing dengan 10.000 angkatan kerja lain. Kota yang pernah menjadi penghasil ikan terbesar di dunia (1970-1980-an) ini telah bangkrut akibat kerusakan lingkungan dan maraknya penjarahan sehingga tak lagi mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Mulyadi pun terjebak dalam kemiskinan struktural yang sekaligus menjadi potret jutaan rakyat miskin lainnya, baik di Provinsi Riau maupun di republik ini. Kekayaan Riau sebagai daerah penghasil minyak terbesar di negeri ini tak mampu mendongkrak keluarga macam Mulyadi keluar dari garis kemiskinan.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau 2004 mencatat, dari 4.543,584 penduduk, 22,19 persennya tergolong miskin. Provinsi kaya ini sekaligus merupakan contoh daerah dengan problem kemiskinan yang lengkap, mulai dari faktor sumber daya alam dan lingkungan, struktural, serta kultural. Padahal, pemerintah pusat saja memperoleh Rp 68 triliun dari hasil minyak dan gas di Riau. Dari dana ini, dikembalikan ke Riau Rp 8,9 triliun.

Sudah berpuluh tahun republik ini berjuang memerangi kemiskinan. Tahun 1950 Sutan Takdir Alisyahbana pernah menulis dalam majalah Siasat, "pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan bagi 70 juta rakyat Indonesia’’.

Dan berpuluh tahun kemudian terbukti, jumlah orang miskin terus meningkat. Puncaknya terjadi tahun 1999 di mana 47,9 juta jiwa atau sekitar 23,4 persen seketika masuk kategori miskin. Tahun 2003, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan 37,4 juta jiwa atau 17,4 persen yang hampir sama dengan angka kemiskinan tahun 1984. Walaupun sudah menandatangani Millenium Development Goals yang mengharuskan negeri ini menyiapkan strategi pengentasan kemiskinan nasional, program yang dijalankan ini tidak pernah efektif dan tidak berkelanjutan

Penyebabnya, masalah mendasar tidak pernah dihadapi sehingga yang terjadi sebenarnya adalah pemiskinan. Pengentasan hanya dilihat dari gejalanya dan bukan akar permasalahan dan sebab-sebabnya. Misalnya, program beras untuk rakyat miskin, hanya mengatasi gejalanya, yakni kelaparan. Padahal, kelaparan bukanlah penyebab kemiskinan.

KEMISKINAN bukan masalah kemampuan pribadi, tetapi masalah kelembagaan. Masalah struktural yang melingkupi masyarakat miskin antara lain ketidakadilan penguasaan alat produksi terutama tanah, kualitas SDM, subsidi, akses memperoleh kredit, dan ketidakadilan pasar. Sementara tuntutan Dana Moneter Internasional (IMF) dan donatur internasional adalah restrukturisasi, privatisasi, kenaikan tarif utilitas publik, liberalisasi, dan lain-lain yang tidak berpihak pada upaya penanggulangan kemiskinan.

"Pembenahan struktural yang dibutuhkan adalah pembangunan berbasis masyarakat. Artinya, kebijakan yang diambil, kelembagaan yang dibangun, teknologi yang dirakit, maupun yang dialihkan mesti didorong oleh kebutuhan dan kemampuan rakyat," ujar Direktur Eksekutif Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan HS Dillon.

Sebaliknya, kalangan elite sering menafikan kemampuan rakyat kecil dan cenderung berpikir bahwa yang dibutuhkan adalah charity. Sementara kelembagaan yang jadi penghambat tidak pernah dijebol. Pola pembentukan modal misalnya, selalu berpusat di tengah kota, sebagian besar melalui kredit bank yang disalurkan di perkotaan.

Karena itu, akumulasi modal hanya dapat dinikmati di perkotaan. Padahal tidak mungkin dengan membangun gedung di kota nasib petani membaik.

Barangkali, bukan "pengentasan" yang seharusnya dipakai, tetapi menemukenali kebutuhan dan kemampuan rakyat. "Gunakan konsep people driven, membangun orang berarti memberi kemampuan orang untuk mengupayakan kesejahteraannya sendiri. Kapasitas ini ditentukan oleh kecukupan pangan dan gizi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," ujar Dillon.

Dalam pengolahan sumber daya alam, negeri ini perlu belajar dari pengembangan karet dan kelapa sawit yang membuat Malaysia kaya. Tenaga kerja kita justru menjadi buruh (ilegal) di perkebunan Malaysia. Dalam hal itu bisa dikatakan, pemerintah yang memiskinkan rakyatnya itulah yang membuat Malaysia kaya.

Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat dilakukan tanpa membangun good governance (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi). Sebaliknya, yang membunuh bangsa ini adalah impunitas. Pada kasus BLBI, orang-orang yang menyalahgunakan uang rakyat tetaplah menikmati hasil jarahannya. Orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM juga tetap bisa bersantai-santai. Impunitas alias pembiaran adalah masalah utama yang menggerogoti energi untuk membangun bangsa dan negara ini.

PROGRAM pengentasan kemiskinan harus benar-benar diarahkan langsung kepada masyarakat miskin, bukan melalui birokrasi. Salah satu program yang efektif adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT).

"Program IDT untuk 20.633 desa tepat sasaran. Program ini lebih unggul dibanding kompensasi subsidi BBM karena langsung diberikan ke desa-desa miskin, dengan alokasi Rp 20 juta per bulan. Dana dikelola sendiri oleh orang miskin, sesuai kebutuhan mereka," ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM Prof Mubyarto.

Hanya orang miskin sendiri yang boleh mengambil dana itu di bank-bank pedesaan dan tidak boleh ada campur tangan birokrat desa.

"Bagi orang miskin yang butuh modal untuk usaha, mereka bisa menggunakannya, bagi nelayan yang butuh kapal, mereka bisa membelinya. Orang miskin itu bukan orang bodoh, mereka telah berusaha keras, berjuang mati-matian untuk bebas dari kemiskinan, jadi mereka tidak bisa digurui karena mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan," kata ekonom lulusan Amerika itu.

Berbeda dengan IDT, kompensasi subsidi BBM dirancang oleh pemerintah pusat berdasar analisa teoretis yang memukul rata kebutuhan orang miskin. Menurut Mubyarto, ekonom yang mendukung kenaikan BBM hanya berpijak pada efisiensi dan rasionalitas. Padahal ada aspek lain yang juga penting dalam kebijakan ekonomi, yaitu keadilan, bukan keadilan bagi sekelompok konglomerat.

Dalam pandangan main stream (neoliberalis), solusi dari kinerja pasar akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Semisal sebuah supermarket mampu menjual sabun dan sampo serta barang kebutuhan sehari-hari, akan menghidupi para pekerja supermarket tersebut.

"Semakin banyak seseorang membeli sabun, pasta gigi, dan kebutuhan sehari-hari akan mendorong peningkatan kesejahteraan para buruh di industri yang barang-barangnya kita beli. Semakin kita mengejar self interest akan mampu menghidupi pekerja kecil," ujar Herry B Priyono, Ketua Pascasarjana STF Driyakara.

Namun, ada pandangan lain, yakni kesejahteraan para pekerja kecil tergantung tingkat konsumsi masyarakat. Ini berarti persoalan kemiskinan diselesaikan secara melingkar, tidak melalui kinerja lembaga besar (dalam hal ini kinerja supermarket seperti dicontohkan di atas).

Pandangan pertama adalah mengatasi kemiskinan dengan ketidaksengajaan-dampak tidak langsung-dan pandangan kedua adalah kesengajaan untuk mengatasi kemiskinan.

Kalangan neoliberalis mendukung pandangan pertama, yakni memberi stimulan bagi industri besar serta para konglomerat untuk membawa trickle down effect. Mereka berasumsi, stimulan itu akan mendorong pertumbuhan yang berdampak pada masyarakat kecil.

Sedangkan pandangan kedua melahirkan ekonomi terkomando yang tidak populer bagi pasar bebas. Kini pandangan pertama menjadi main stream untuk membangun perekonomian.

Itulah sebabnya, kebijakan kenaikan BBM mengacu pada keseimbangan neraca negara-yang kinerjanya dianggap mampu membuat trickle down effect-dan tidak merujuk pada kebutuhan riil orang miskin sebagai dasar pertimbangan.

Di saat harga naik ternyata tidak ada desain pengalihan kompensasi. Padahal seharusnya kebijakan itu berjalan simultan kalau memang pemerintah memperhitungkan seluruh faktor, yakni keuangan negara dan kondisi masyarakat miskin. (nel/ong/day/ris/dmu)

Sumba Barat yang Gawat dan "Melarat"

JALAN raya gelap menjelang subuh, di salah satu tikungannya berjajaran puluhan lelaki dengan pandangan tajam mencoba menatap tembus kaca jip. Barisan lelaki yang semuanya memegang parang panjang dan tombak bukan mencegat atau mau merampok, mereka malah lagi mau menghadang gerombongan pencuri ternak. Konon pada Sabtu (2/4) dini hari lalu itu ada gerombolan maling mencuri 16 ekor kerbau sedang dalam perjalanan kaburnya ke arah barat kota Waikabubak, Sumba Barat.

A>small 2small 0< itu sudah biasa, hari-hari terjadi pencurian ternak. Bisa kerbau, sapi, kuda, atau apa saja yang bisa dicuri. Selain itu, juga perampokan dan maling, bukan soal aneh lagi di sini," kata Ande, sang pengemudi jip sewaan. Ande menuturkan, di sekitaran Waikabubak ada satu kawasan yang warganya terkenal "berprofesi" pencuri, juga perampok dan pelaku tindak kriminal lainnya.

Entah benar atau tidak, nama Sumba Barat nyaris identik dengan kekerasan dan tumpah darah. Misalnya urusan ukuran batas tanah milik, meski hanya berbeda sejengkal, bisa bikin nyawa terjungkal. Salah ucapan mulut dan pengaruh isu sirik, ujung-ujungnya berakibat baku tebas dan bakar-bakaran rumah. Bahkan, urusan adat mas kawin atau belis bisa-bisa memanjang dengan akibat perseteruan mati-matian dua pihak keluarga besar. Belum lagi tawuran massal yang mirip perang antarwarga, gara-gara rasa iri soal penerimaan calon pegawai negeri sipil. Korbannya pun puluhan jiwa melayang, misalnya saat kejadian 5 November 1998 di Waikabubak.

Bagi orang Sumba, hewan berwujud kerbau, kuda, babi, dan sapi memang hewan gengsi dan "barang" adat. Maksudnya kerbau, kuda, dan babi selalu muncul sebagai benda "bayar" dan barang pemberian suatu pesta adat maupun upacara penting semisal perkawinan, kematian, dan lainnya. Sebagai kabupaten bermotto "pada eweta manda elu" atau "padang luas dan makmur", tanah Sumba Barat seluas 4.051,92 kilometer persegi itu memang pernah terkenal sebagai tanah penghasil ternak unggulan, khususnya kuda Sumba atau kuda sandel, serta sapi ongole putih atau brahman.

Selain ternaknya, kabupaten di barat Pulau Sumba ini juga mengandalkan hasil kopra, kemiri, jagung, kacang ijo, biji kopi, vanili, dan lainnya. "Baru- baru ini menghasilkan juga kutu lak untuk bahan pemoles mebel mahal. Kalau padi dari sawah tadah hujan, hanya untuk dipakai sendiri," ujar Marthen Hambabandju, petugas lapangan BirdLife Indonesia yang memandu perjalanan keliling. "Soal ternak sejak sekitar tahun 1998 sampai sekarang makin lama makin sedikit populasinya. Pemilik dan pemelihara ternak itu sudah makin takut karena pencurian hampir terjadi setiap hari."

Apa yang dikisahkan Marthen ada benarnya. Sebab, dalam perjalanan timur-barat atau Waingapu-Waikabubak ulang-alik, hamparan padang sabana Sumba yang membentang seperti tiada batas itu hanya sedikit kelihatan kehidupan kerumunan ternak peliharaan. Paling-paling di beberapa lokasi dekat pemukiman, ada keliaran kelompok kuda atau sapi dalam hitungan belasan ekor, tidak 50-an ekor atau seratusan ekor macam tahun dulu-dulu.

DALAM suatu laporan otonomi Sumba Barat pernah tercantum angka "ekspor" ternak selama tahun 1997-2001, antara lain tercatat sekitar 1.000 ekor kerbau, 625 ekor sapi, dan 1.000 ekor kuda. Namun, kalau diperhatikan grafiknya, angka pengiriman ternak keluar Sumba Barat itu sebetulnya menukik turun. Misalnya, angka puncak ekspor kuda ke Nusa Tenggara Barat dan Surabaya sampai jumlah 551 ekor pada tahun 1998, namun lalu turun menjadi 109 ekor (1998) dan 51 ekor pada tahun 2001.

Itu sekadar contoh betapa obrolan soal ternak dan pencuri ternak, sambil menunggu makan pagi di Desa Manurara, makin menarik dan bikin bingung juga. Kini entah berapa angka "ekspor" ternak Sumba Barat, mengingat kasus pencurian ternak makin menggila menurut kabar tuturan itu. "Sudah dua malam ini kami jaga-jaga dan kurang tidur, kabarnya akan ada pencurian kerbau," ujar Umbu Gauka Radjang, yang kepala desa.

"Jadi, orang kampung itu susah sekali. Dari pagi sampai sore, urus padi atau kebun jagung dan kacang ijo, mumpung ada sisa hujan. Lalu harus merawat kerbau, kuda, babi, sapi, dan ayam. Itu di luar urusan rumah tangga pribadi dan keluarga besar. Sementara malam harus berjaga-jaga dari pencurian, sambil menghitung hari betapa musim kering akan tiba. Artinya, akan terjadi bencana serangan belalang kumbara, hama wereng, kesulitan air bersih, kebakaran padang ilalang, dan pertikaian antarkampung," kata Kapala Desa Manurara itu.

Musim kemarau menjadi kata kunci. Dalam setahun suntuk, paling tidak ada sembilan bulanan musim tanpa kucuran air hujan alam. Kabupaten yang terbentuk sejak tahun 1958 di baratnya Pulau Sumba ini boleh dikata lebih hijau dibandingkan dengan tetangganya, Sumba Timur. Namun, menurut opini orang luar, Sumba Barat tetap dianggap lebih sangar karena kasus curas alias pencurian dengan kekerasan, termasuk ngegarong kerbau sampai belasan dan puluhan ekor sekaligus. Pencuri ternak atau kedu ranga di sana memang lihai dan nekat.

Kondisi ini makin jeblok lagi karena sejak aksi zaman reformasi, Sumba Barat pun ikut- ikutan berperan serta, khususnya dalam soal otonomi daerah. Bayangkan, Sumba Barat itu tercatat sebagai kabupaten termiskin, dengan 164.300 penduduk miskinnya atau sekitar 42 persen dari populasi. Namun, kini daerah itu lagi ribut-ribut mau bikin kabupaten baru. Rakyat Sumba Barat mau bikin dua kabupaten baru, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah.

Kini, sementara banyak penduduk Sumba Barat hidupnya terusik kekhawatiran, juga ketakutan tibanya musim kemarau yang penuh belelang, wereng, kurang air, kebakaran padang rumput, kelaparan, serta ancaman kemiskinan dan pupusnya rezeki. Aih kini segelintir kaum birokrat dan politisi lokal malah mau bikin kabupaten baru di Sumba Barat. Gawat, bisa-bisa makin melarat. (RUDY BADIL)

SPP Gratis untuk Rakyat Miskin

PROGRAM SPP gratis yang dilaksanakan di Jawa Timur sebenarnya merupakan realisasi janji Imam Utomo saat mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Jatim periode 2004-2009. Program tersebut dinamakan Program Subsidi Biaya Minimal Pendidikan, dikenal sebagai PSBMP.

Besaran biaya pendidikan minimal yang diberikan untuk siswa SD atau MI adalah Rp 15.000. Untuk siswa SLTP atau MTs Rp 20.000. Tahun 2004 program tersebut baru menjangkau 19 dari 39 kabupaten/kota yang ada di Jatim.

Tahun 2005, menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Rasiyo yang ditemui, Kamis (7/4), ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang terlibat, yaitu menjadi 34 kabupaten/kota untuk semua siswa. Ada lagi empat kabupaten/kota yang hanya memberikan PSBMP bagi siswa dari keluarga miskin, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan.

"Tahun ini dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan kepada 34 kabupaten atau kota kepada semua siswa dan empat kabupaten atau kota dari keluarga miskin itu Rp 732 miliar lebih. Dana itu akan dipikul bersama," kata Rasiyo.

Kenyataannya, jumlah siswa kategori miskin yang akan menerima dana kompensasi BBM pada tahun ini hanya 1,5 juta, sekitar 1 juta siswa SD, 400.000 siswa SLTP, dan 100.000 siswa SLTA. Padahal, siswa yang termasuk kategori miskin untuk tingkat SD mencapai 2,7 juta, SLTP 928.000, dan SLTA 200.000.

DI lapangan, seperti yang terjadi tahun lalu, besaran angka yang diberikan kepada siswa sering kali lebih rendah dari biaya SPP. Sebagai contoh, uang SPP SD di Bangkalan ada yang mencapai Rp 15.000. Akibatnya, siswa masih tetap dipungut sejumlah biaya yang menjadi kekurangan biaya SPP kendati sudah diberikan dana subsidi pendidikan.

Kendati, menurut Rasiyo, distribusi dana dilakukan setiap bulan oleh pemprov, kenyataannya distribusi dana sering kali tersendat-sendat. Kegiatan belajar-mengajar menjadi terhambat. Dana PSBMP didistribusikan lewat Bank Jatim ke rekening sekolah.

Bentuk pemantauan yang dilakukan selama ini adalah dengan membentuk pengawas sekolah. Dana yang langsung turun ke sekolah, menurut Rasiyo, dapat diselewengkan.

"Yang paling potensial sebenarnya adalah pengawasan masyarakat. Ini karena penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dilakukan bersama-sama antara sekolah dan komite yang terdiri dari wali murid," kata Rasiyo.

Pihaknya juga memiliki kotak pengaduan, Kotak Pos 33, yang menerima segala bentuk laporan mengenai penyelewengan dana SPP gratis tersebut. Setiap sekolah juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan rutin yang di tingkat SD dilakukan oleh cabang dinas, sementara di tingkat SMP dilakukan oleh kabupaten/kota dengan nomor pertanggungjawaban yang disahkan provinsi.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sahudi tidak bisa memberikan data jumlah siswa miskin di Surabaya. Yang jelas ada 103.566 siswa SD dan 41.951 siswa SLTP yang mendapat dana PSBMP. Ada 21.944 siswa SD dan 8.606 siswa SLTP yang mendapat bantuan khusus murid. Besarnya Rp 10.000 untuk siswa SD/MI, Rp 20.000 untuk siswa SLTP/MTs, dan Rp 25.000 untuk siswa SLTA/SMK. Sahudi juga tak bisa menjelaskan perbedaan siswa yang menerima PSBMP dan bantuan khusus murid, padahal keduanya sama-sama miskin. (DOE/NIK)